pelayanan perizinan. MyPERIZINAN, PERIZINAN, DPM-PTSP Kabupaten Tanah Bumbu. pelayanan perizinan

PTSP-KLHK memudahkan pengguna untuk mengurus perizinan, melihat status permohonan, dan mengakses data terkait. 8 Tahun 2021. Jam operasional Pelayanan Perizinan dan pengaduan DPMPTSP Kota Pekalongan : Senin - Kamis : 07. SAKIP AWARD. mengakibatkan pelayanan perizinan investasi dan pengembangan usaha di Indonesia sangat mahal, berbelit, lambat, kental dengan suap. JAKEVO adalah aplikasi perizinan online dari DPMPTSP DKI Jakarta. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana menyampaikan bahwa pelaksanaan OSS dalam kurun waktu satu tahun ini belum. Kembali ke Website Lama Mulai. N. transparansi pelayanan perizinan, mengurungi adanya pungutan liar, meningkatkan dan memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat EX-ANTE (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep peizinan. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang melanggar hukum dalam perizinan. RBJR. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan ABSTRAK: a. Tutup. , M. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelayanan. Hlm 2-3PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) Prabumulih, 17 November 2020 Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih A. Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional usaha baik di tingkat daerah atau pusat, mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat dan real time sehingga dapat. Langkah Pengajuan Izin. Konsep yang dikembangkan di dalam OSS ini yaitu integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat danPP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun nonperizinan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP. Jenis Layanan Non Perizinan yang didelegasikan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas. Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : a. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan. PP. Membangun masyarakat Banyumas yang bersih, transparan, tanpa pungli. Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. 7. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/ Pulau. , & Kairupan, J. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. pdf; UU 11 2020 Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah. 65) Izin Trayek c. Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Masyarakat Pembuat Izin pada Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di survei saat pengambilan izin. 37. “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. go. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDalam upaya peningkatan kualitasi pelayanan publik berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 dan instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009. Kini, hanya dengan 3 langkah mudah permohonan izin SIUP & TDP Anda bisa diajukan. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan dan ketenagakerjaan serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan. Rozikin, MAP, 197 Hal + xvii. pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan berusaha OSS. 2. Selain itu terdapat beberapa aplikasi/media pendukung layanan, dimana data didapat dari database SIPINTER. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua pelayanan perizinan berusaha menjadi terintegrasi melalui satu sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online. Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. Made Sukania Dwiy ani Prajnya Paramita, S. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu pada Perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo”. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Delapan pelayanan perizinan sub sektor minerba yang dimaksud adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan. Isu Strategis; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban; Rencana Kinerja Tahunan; LKIP. Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik. Adapun pelaksanaan survei dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. 8/2023 TAHUN 2023 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Kunjungan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah” dengan hasil penelitian bahwa Pelayanan perizinan berusaha melalui OSS masih kurang efektif , yang dibuktikan dengan hasil perhitungan efektivitas sebesar 76,3%. 14. Situs ini menyediakan informasi tentang layanan perizinan, persyaratan, prosedur, biaya, dan status permohonan perizinan. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota STATUS PERATURAN. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Jalan Windu Nomor 26 Bandung 40263 (022. Dalam keadaan darurat, gedung BKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 188/14/116. 72. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma,. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. May 20, 2022. ABSTRAK: Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikRuang Pelayanan Investasi Migas Terpadu. DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan. TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. IZIN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU merupakanizin yang diberikan kepada rumah sakit untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu berupa radioterapi, ked. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. 13. Pelayanan Perizinan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN 6. PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Dinas yang memimpin dinas pelayanan perizinan di wilayah administratifnya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Konsep pelayanan terpadu kemudian oleh Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi diimplementasikan dengan membentuk unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya menyediakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam. b. Undang-undang. 98. Harsono RM No. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan profesi penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya dengan total 48 responden. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. Ada jeda waktu waktu antara keluarnya peraturan dengan implementasinya. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sinar Grafika. Mulai dari perencanaan, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan hingga pengaduan apabila terjadi permasalahan. LKIP 2022; LKIP 2021; LKIP 2020; LKIP 2019; LKIP. vii SUMMARY Mufida Lailatul Khutsiyah, 2018, Pubic Service Innovation Through the “Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik” (SPIPISE) in Jombang Regency, Dr. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota. Sistem itu disebut dengan Online Single Submission (selanjutnya disebut OSS). M NIP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP. pertimbangan aspek tata ruang/keterangan rencana kabupaten (KRK) dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi TKPRD; b. 11. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. See Full PDFDownload PDF. Untuk mendukung tujuan itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. JADIKAN DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI ( WBBM ) CALL. 1. pelayanan perizinan menempati posisi ke-13 dengan presentase 2,9%. U. 2017) Jika menghadirkan orang asing untuk perizinan di Polda/Mabes (Surat. Hadir dengan tampilan dan pengalaman baru. Tentang DPMPTSP. Tentang Kami. JADIKAN DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH BEBAS KORUPSI ( WBK ) 3. - Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. KABUPATEN KULON PROGO. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan tuntutan globalisasi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Mojokerto, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan. Melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih. Dasar hukum penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Peraturan Pemerintah, 24 TAHUN 2018 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan. Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. Langkah Pengajuan Izin. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. JAKARTA - Ketidakjelasan standar pelayanan di instansi pemerintah menimbulkan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi terkait pelayanan perizinan. DPMPTSP Sleman adalah situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh. biaya) walaupun pelayanan perizinan berusaha sudah terintegrasi secara elektronik. Kesepuluh, jeda waktu dan koordinasi pelayanan yang belum berjalan. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang kriteria, prosedur, dan mekanisme perizinan rumah sakit di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah dengan inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. Izin Usaha; dan b. Misi : Meningkatkan nilai investasi melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif). Klik disini untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia. Pelaksanaan sistem OSS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 2. KTP / NIK. Peraturan Daerah Nomor 42 tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemerikasaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum Download. T. Bulan Desember tahun 2016, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Bidang Yanzin - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Peta Digitasi Investasi. Dinas PMPTSP di wilayah . Pt, MAP Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Anggota 5. Kata kunci: Teknologi, Perizinan, Sistem Informasi, dan Pelayanan Satu Pintu. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. Kepala Dinas Perizinan berstatus Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Eselon III Kepala Dinas Perizinan bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian. Mal Pelayanan Publik. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong. BAB I. Masuk Daftar Jenis Perizinan Pada Jawa Timur Online Single Submission Peternakan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di ruang/gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyaman yang baik; EVALUASI KINERJA PELAYANAN. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Monitoring Perizinan. Dalam tulisan ini, Penulis mencoba mengklasifikasikan 3 (tiga) aspek yang dapat menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih baik dan tentunya terhindar dari perbuatan maladministrasi. 9 Tahun 2017 tentang Apotek ; Permenkes No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun izin penyelenggaraannya telah habis masa berlakunya, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan Hemodialisis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan c. HR Rasuna Said Kav. Pasal 6 Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko danKetenagakerjaan. PENGUMUMAN KELULUSAN JASA NON PEGAWAI PADA DINAS PENANAMA. Penelitian akan meneliti tentang inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten. id. dalam hal perizinan. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Perizinan Berusaha Paragraf 1 Umum Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Mengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja “Pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Surabaya: Yuridika. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Agar pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta menjadi lebih efektif, maka dibentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan struktural. 2023©. JAKARTA, WARTAPEMERIKSA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal program pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi di daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yangkualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada kendala dalam hal pelayanan perizinan yang dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara. 3 Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatan kualitas pelayanan di Bidang PTSP. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. DINAS KESEHATAN 71 Terlayani. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang maka perlu dibuat buku panduan penggunaan Aplikasi Sicantik Cloud yang ditujukan untuk memberi penjelasan dan. Pelayanan Melalui SIMBG 1) Persetujuan Bangunan Gedung d. pelayanan perizinan yaitu agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. 2012. Sistem Infomasi Pelayanan Satu Pintu (SIMTU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dikembangkan terdiri dari tiga titik pelayanan yaitu back office , front office dan kios informasi. Kami menghadirkan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat untuk. Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kota Depok, seharusnya dipahami oleh Masyarakat Pengguna jasa layanan. Konsultasi Perizinan Izin Menempati Bangunan. Yuk, coba dan rasakan kemudahan mengajukan izin SIUP & TDP melalui JAKEVO. Kewenangan DPMPTSP Prov. Selain Per-mendagri tersebut, beragam peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong daerah melaksanakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. b. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klik disini untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia. Memilih Jenis Pelayanan Perizinan. Kata Kunci — Izin Mendirikan Bangunan, Tahapan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Unit Pelayanan Terpadu Satu , Atap, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan. DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT MENUJU ZONA INTEGRITAS 2. 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kepala DPPM DIY Agus Priono mengatakan, pelayanan publik terutama perizinan harus memiliki inovasi. Sebagai lembaga yang terakreditasi ISO 9001 : 2008, Audit Mutu Internal. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dirnaksud. Audit ISO ; Lihat Lainnya .